Dorong Peningkatan Kualitas Layanan Informasi Hukum, Biro Hukum Kemenperin Gelar Rapat Evaluasi dan Strategi Peningkatan JDIH

Jakarta, 31 Oktober 2025 — Biro Hukum Kementerian Perindustrian menggelar Rapat Evaluasi Kinerja Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Tahun 2024 dan Perumusan Strategi Persiapan Penilaian JDIH Tahun 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan informasi hukum di lingkungan Kemenperin sekaligus mematangkan strategi menghadapi penilaian JDIH tahun 2025.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Tim Advokasi dan Pelayanan Hukum, Adiar Adrianto, menghadirkan narasumber dari Pusat Layanan Literasi Hukum dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (LLHPJDIHN), Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), yaitu Rahma Fitri dan Indar Saleh. Dalam paparannya, kedua narasumber memberikan evaluasi dan rekomendasi strategis untuk penguatan pengelolaan JDIH Kemenperin dari aspek teknis website JDIH Kemenperin, konten, dan pengembangan teknologi informasi.

Selain Biro Hukum sebagai koordinator penyelenggaraan JDIH Kemenperin, rapat juga dihadiri oleh perwakilan Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) serta Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII. Kehadiran Pusdatin dinilai penting dalam pembahasan aspek teknis pengelolaan website JDIH, mengingat beberapa indikator penilaian JDIH berkaitan langsung dengan dukungan teknis dari Pusdatin, seperti pengembangan aplikasi mobile JDIH dan peningkatan keamanan situs web JDIH.

Dalam kesempatan ini, Perwakilan Sekretariat Direktorat Jenderal KPAII memberikan pandangan terkait optimalisasi pemanfaatan JDIH Kemenperin dan menyampaikan kesediaan untuk berkontribusi melalui penyediaan terjemahan beberapa peraturan yang telah disusun, sebagai upaya kolaborasi memperkaya konten JDIH ke depan.

Salah satu isu penting dalam rapat ini adalah perlunya inovasi berkelanjutan dalam pengelolaan JDIH agar situs JDIH Kemenperin mampu menyajikan informasi hukum yang lebih komprehensif, aktual, dan mudah diakses oleh publik. Dengan perumusan strategi yang matang, diharapkan JDIH Kemenperin dapat meningkatkan kinerja pada penilaian tahun 2025 serta memberikan layanan informasi hukum yang prima bagi masyarakat, akademisi, pemangku kepentingan, dan pihak-pihak yang membutuhkan akses terhadap informasi hukum di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Penulis: Teguh Ihza Yuhisrah

Editor: Husniyah